Pengertian dan Rukun Wasiat & Berbagai Hukum yang Mengaturnya - Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Secara etimologi atau secara bahasa wasiat berarti menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara terminologi hukum Islam wasiat berarti pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi telah meninggal dunia. Pemberian tersebut dapat berupa barang, piutang, maupun manfaat.

.

Sebagaimana di dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai berikut:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

.

Hukum Wasiat Tradisional Islam

Ada sedikit perbedaan para ulama terhadap hukum wasiat ini. Imam Al Zuhri berpendapat bahwa wasiat ini hukumnya adalah wajib. Wasiat wajib dilakukan orang yang memiliki harta katanya. Pendapat lain menyatakan bahwa wajib yang dimaksud tersebut adalah wajib yang ditujukan kepada karib kerabat yang tidak memperoleh hak waris. Sedangkan keempat Imam, yaitu Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa waris itu adalah sunnah, adalah anjuran jika dilakukan untuk kebajikan.

.

Ada lagi perbedaan para ulama mengenai boleh tidakkah memberikan wasiat kepada ahli waris? Ibn Qudamah, seorang pengikut madhzab Hambali memperbolehkan adanya wasiat yang diberikan kepada ahli waris jika dikehendaki. Kalau Imam Malik mengatakan wasiat ini boleh diberikan kepada ahli waris asalkan ada persetujuan dengan semua ahli waris lainnya. Dan jikapun hanya sebagian yang setuju maka yang sebagian yang setuju itulah yang akan memberikan harta warisannya untuk wasiat. Artinya wasiat diambilkan dari yang sebagian yang setuju itu. Dan tidak boleh mengambil sebagian yang tidak setuju. Sedangkan menurut Syi'ah Imamiyah memperbolehkan adanya wasiat untuk ahli waris maupun bukan ahli waris tanpa meminta izin dari semua ahli waris. Dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga harta warisan.

.

Ketentuan Pokok (Rukun) dan Syarakat Wasiat

• Orang yang berwasiat (Mushi) - Mushi dinyatakan sudah dewasa (apabila sudah berusia 21 tahun keatas), berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam berwasiat.
• Orang yang menerima wasiat (Mushalahu) - Mushalahu harus diketahui dengan jelas keberadaannya dan wujudnya ketika wasiat dinyatakan, dan tidak membunuh Mushi.
• Sesuatu yang diwasiatkan (Mushabihi) - Syarat-syarat mushabihi adalah sebagai berikut: dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi objek perjanjian, sudah wujud ketika wasiat dinyatakan, milik mushi, dan jumlahnya tidak melebihi dari sepertiga harta warisan kecuali jika ada persetujuan dari para ahli waris boleh melebihinya.
• Sighat atau Ikrar - Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat.

Isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 194

Tidak harus usia 21 tahun. Pengertian dewasa tidak harus usia 21 tahun. Jika seseorang yang belum berusia 21 tahun kemudian menikah, ia sudah dianggap dewasa. Artinya perkawinan dapat membuat seseorang menjadi dewasa di mata hukum. Walaupun orang tersebut belum berusia 21 tahun, kemudian menikah, dan kemudian bercerai maka ia yang masih dibawah usia 21 tahun tersebut tidak dapat kembali dalam keadaan belum dewasa. Simpelnya perkawinan itu menyebabkan seseorang menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum ia berusia 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata).

.

Untuk ayat yang ke (2) dan ke (3) dalam pasal ini menurut penulis sudah jelas bahwa memberikan wasiat tersebut harus menunggu si pewasiat meninggal dunia terlebih dahulu. Dan yang wasiat yang diberikan nanti adalah murni milik si pewasiat.

.

Pasal 195

Persaksian sebagaimana di dalam Al Quran surat al Maidah ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut:

Sedangkan dalam ayat (2) pasal ini mengenai usia ahli waris yang menyetujuinya terdapat perbedaan hukum. Ataukah harus 21 tahun atau saat usia 9 tahun sebagaimana pada fikih. Sedangkan pada B.W Pasal 897 menyebutkan bahwa anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh tidak diperkenankan membuat surat wasiat (KUHPerd. 151, 169, 330, 904, dst, 1677). Menurut Dr. Fahmi Al Amruzi sendiri hal ini harus dikembalikan pada usia 21 tahun.

.

Pasal 196

• Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Ini untuk menjaga agar isi dari surat wasiat dapat menunjuk suatu objek harta dengan pasti dan tidak menimbulkan keraguan dalam maksud dari pewasiat.

Pasal 197

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

• a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
• b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
• c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
• d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

• a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
• b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
• c. Mengetahui adanya wasiatnya itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

.

Pasal 198

• Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

Dalam hukum Islam, pewasiatan berlaku dengan akad serah terima. Jika ijab telah disampaikan tetapi tidak ada kabul maka kedudukan hukum belum berarti sah. Diperlukan dua pihak yang saling menyetujui. Hukum inilah yang berlaku pada wasiat.

.

Pasal 200

• Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Penerima wasiat berhak menerima atau tidak suatu wasiat. Jika ia rela menerima berarti ia menerima jangka waktu di dalamnya. Sementara jangka waktu itu sendiri memungkinkan kerusakan pada suatu barang. Suatu kerugian karena suatu jangka waktu tak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain baik sewaktu pewasiat masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia dan terhadap para ahli waris.

.

Jadi gambaran penulis itu begini. Misalkan adalah saham yang menjadi wasiatnya. Entah ini benar atau tidak ya. Ini hanya sebagai contoh untuk mempermudah pemahaman. Misalkan saham adalah wasiatnya, sedangkan waktu itu perusahaan yang diberikan saham itu mengalami kerugian. Nah si penerima wasiat ini tidak boleh meminta ganti rugi kepada perusahaan ini. Seperti itu mudahnya.

.

Pasal 201

• Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Ini mudah dipahami. Jadi jika memang wasiat dari pewasiat melebihi dari sepertiga harta warisan maka ahli waris berhak tidak menyetujuinya. Dan bagaimana cara melakukan wasiat ini, dianjurkan untuk mendahulukan yang lebih utama sesuai dengan kebajikan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

.

Pasal 203

.

Pasal 204

.

Pasal 205

• Dalam waktu perang, para anggota tentara yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

• Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

• Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal ini untuk menjaga otoritas wasiat tanpa suatu tekanan keadaan ataupun seseorang. Misalnya orang yang sakit keras memungkinkan terjadi penekanan oleh pihak tertentu yang berkuasa atas dirinya. Untuk itu pelayan dan perawat tidak dimungkinkan menerima wasiat dikarenakan terlalu besar sangkaan terhadapnya untuk melakukan suatu penyimpangan tujuan syariat dalam pembolehan wasiat. Jadi bisa dikatakan hal ini untuk mencegah terjadinya fitnah.

.

Pasal 208

• Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Karena Notaris dan saksi-saksi ini bisa dikatakan orang yang sakral, orang yang sangat penting dalam pewasiatan, keduanya tidak diperkenankan mendapat wasiat. Hal ini juga untuk mencegah fitnah dan perbuatan memalsukan maupun merekayasa wasiat. Karena kedua pelaku itu adalah pihak yang dapat berkuasa. Karena mereka pihak yang mengurus wasiat tersebut.

.

Pasal 209

.

KUHPerdata

Wasiat dalam KUH Perdata terkandung pada Bab XIII tentang Surat Wasiat yaitu bagian Pertama tentang ketentuan umum sebagaimana berikut ini:

Pasal 874

• Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. (Ov. 42, 57; KUHPerdata. 173, 178, 832, dst).

Pasal 875

• Surat wasiat atau testamen ialah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. (KUHPerdata. 992).

Dalam Pasal 875 diatas wasiat dapat dicabut asalkan si pewasiat masih hidup. Sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 199 ayat (1) tadi yang menyatakan: "Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali." Penulis simpulkan bahwa pewasiat dapat mencabut kembali asalkan ia masih hidup dan belum ada kesepakatan diantara keduanya.

.

Daftar Pustaka:

• Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. | Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam | Cetakan I (2012) / Cetakan II (2014) | Aswaja Pressindo: Sleman Yogyakarta |
• Gombar Cover